Glosarium Sumba
Masyarakat hukum adat
Masyarakat hukum adat adalah kelompok yang terikat oleh garis keturunan atau wilayah, masih hidup menurut aturan adatnya sendiri, memiliki lembaga sendiri, dan menguasai wilayah tertentu. Hukum Indonesia mengakui masyarakat ini beserta hak bersamanya atas tanah. Di Sumba istilah ini merujuk pada kabihu dan para tetuanya.
Undang-Undang Dasar 1945 mengakui masyarakat ini dalam Pasal 18B ayat (2): negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktik, sebuah komunitas perlu menunjukkan bahwa ia masih berfungsi: memiliki tetua atau pemimpin ritual, rumah pertemuan, aturan yang ditaati, dan wilayah dengan batas yang diketahui. Hukumonline, yang merangkum aturan kementerian pertanahan, menyebutnya sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup turun-temurun di wilayah tertentu, dan terikat oleh asal-usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal.
Hal ini penting di Sumba karena sebagian besar pulau merupakan tanah adat yang dikuasai bersama oleh kabihu, bukan tanah bersertifikat. Pengakuan sebagai masyarakat hukum adat adalah langkah yang memungkinkan sebuah komunitas mendaftarkan hak bersamanya, yakni hak ulayat. Baru sebagian kecil tanah itu yang pernah dipetakan atau didaftarkan.
Pada November 2026 Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani menyatakan tiga masyarakat hukum adat sedang mengajukan sertifikat komunal di kantor pertanahan kabupaten, dan satu berkas hampir lengkap.
Bagi pembeli dan investor, pelajarannya adalah kehati-hatian: tanda tangan seorang penjual tidak cukup bila tanahnya milik kabihu. Bacalah panduan kami tentang tanah adat sebelum bertransaksi.
Tempat istilah ini kami pakai
Penjelasan bersumber dari panduan yang ditautkan di atas dan dari halaman luar berikut, dibuka pada 14 November 2026.
Ditinjau redaksi pada .