# Tanah adat di Sumba dijelaskan: kabihu, hak ulayat, dan sengketa

Mengapa sebagian besar tanah Sumba milik kabihu, bukan sertifikat, apa arti masyarakat hukum adat, dan apa dampaknya bagi pembeli dan wisatawan.

- Source: The Sumba Times, https://thesumbatimes.com/id/culture/tanah-adat-di-sumba-dijelaskan/
- Published: 2026-11-10
- Language: id

**Jawaban singkat:** Sebagian besar tanah di Sumba adalah tanah adat yang dimiliki bersama oleh kabihu dan diatur para tetua, dan hukum Indonesia mengakui masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Karena sedikit sekali yang sudah dipetakan atau didaftarkan, klaim tumpang tindih, penjualan oleh pihak yang tidak sepenuhnya berwenang, dan kesepakatan lama yang digugat ketika harga tanah naik membuat sengketa sering terjadi. Pada November 2026 tiga masyarakat hukum adat di Sumba Timur sedang mengurus sertifikat komunal yang bisa menjadi yang pertama di NTT.

- **Dasar hukum:** UUD 1945 Pasal 18B ayat (2); UUPA 1960 (hak ulayat)
- **Pemegang hak:** Kabihu, melalui tetua dan rumah besar
- **Pendaftaran:** Permen ATR/BPN 14/2024; 57 sertifikat HPL untuk 18 masyarakat adat secara nasional (2023-Sep 2025)
- **Tonggak di Sumba:** Tiga masyarakat hukum adat di Sumba Timur mengurus sertifikat komunal (Nov 2026)
- **Penyebab sengketa:** Klaim tumpang tindih, penjualan tanpa kewenangan, kesepakatan lama, sertifikat di atas tanah adat
- **Bagi wisatawan:** Minta izin sebelum berkemah atau menerbangkan drone; bayar pungutan adat; jangan sentuh kubur

Melintasi Sumba Timur pada musim kemarau, tanahnya seolah tak bertuan: bukit bergelombang berselimut rumput pucat, sederet pohon lontar, beberapa ekor kuda, lalu kosong berkilo-kilometer. Itu hanya kesan. Hampir setiap lereng, mata air, dan bentangan pantai terikat pada sebuah kabihu, leluhur pendiri, dan aturan yang lebih tua daripada negara Indonesia. Kubur batu di tepi kampung bukan sekadar makam, melainkan juga penanda siapa yang pertama kali membuka tanah itu.

**Jawaban singkat:** sebagian besar tanah di Sumba adalah tanah adat yang dimiliki bersama oleh kabihu (klan) dan diatur para tetua, bukan oleh sertifikat. Hukum Indonesia mengakui masyarakat hukum adat dan hak komunal mereka atas tanah (*hak ulayat*), tetapi baru sebagian kecil tanah itu yang pernah dipetakan atau didaftarkan. Jurang antara adat dan dokumen inilah penyebab utama sengketa tanah di pulau ini, dan hal pertama yang perlu dipahami pembeli, investor, maupun wisatawan.

## Apa arti masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok yang terikat oleh garis keturunan atau wilayah, masih hidup menurut aturan adatnya sendiri, memiliki kelembagaan sendiri (tetua, pemimpin ritual, rumah adat), dan menguasai wilayah tertentu. UUD 1945 mengakuinya dalam Pasal 18B ayat (2): negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya "sepanjang masih hidup" dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) memuat konsep hak ulayat, yakni kewenangan masyarakat adat atas tanah, air, tumbuhan, dan hewan di wilayahnya.

Pada 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusan 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat adalah milik masyarakat adat dan bukan hutan negara. Untuk tanah di luar kawasan hutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat. Menurut Hukumonline pada September 2025, kementerian menyebut telah menerbitkan 57 sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk 18 masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia sejak 2023, dengan luas sekitar 987 hektare. Kalangan akademisi masih berdebat apakah HPL memperkuat hak masyarakat adat atau justru menjadikan tanah ulayat sebagai tanah yang dikelola negara.

## Bagaimana tanah adat bekerja di Sumba

Masyarakat Sumba tersusun dalam kabihu, klan patrilineal. Setiap kabihu menelusuri asal-usulnya pada leluhur pendiri yang pertama kali memperoleh hak menetap dan mengolah suatu wilayah, dan rumah besar kabihu menjaga ingatan itu lewat ritual. Peneliti Jacqueline Vel dan Stepanus Makambombu, yang meneliti akses keadilan agraria di Sumba, menggambarkan pola tradisionalnya sebagai *tana kabihu*: tanah klan tempat anggota boleh berladang, meramu, dan menggembala, sedangkan orang luar harus mendapat izin pemimpin klan. Lambat laun sawah dan pekarangan rumah menjadi "tanah adat perorangan", sering kali hanya berbekal surat keterangan desa atau bukti pajak bumi, bukan sertifikat.

Ada tiga hal penting bagi siapa pun yang mengincar sebidang tanah:

- **Hak bertumpuk.** Sebuah keluarga menggarap ladang, kabihu mengklaim wilayah di sekitarnya, dan negara mencatatnya sebagai tanah negara. Ketiganya bisa sama-sama "benar".

- **Tidak semua orang berhak bicara atas tanah.** Penelitian yang sama menemukan perusahaan dan pemerintah daerah kerap hanya bernegosiasi dengan tokoh adat dan pemilik tanah, tanpa melibatkan penggarap tak bertanah, perempuan, dan keluarga berstatus rendah yang juga bergantung pada tanah itu.

- **Utang dan gadai memindahkan tanah diam-diam.** Menurut aturan gadai adat, pemberi pinjaman bisa menguasai ladang sampai utang lunas, sehingga penggarap sebidang tanah belum tentu pemiliknya.

## Mengapa sengketa tanah terjadi

Lama sekali tanah di Sumba murah dan jarang diperjualbelikan. Keadaan berubah ketika jalan, bandara, dan pariwisata membuat tanah di pesisir dan tepi jalan bernilai tinggi. Sengketa biasanya muncul dari beberapa pola yang berulang:

- **Klaim tumpang tindih.** Dua kabihu, atau dua cabang dari kabihu yang sama, mengingat batas tanah secara berbeda. Tanpa peta, kedua versi bertahan.

- **Dijual oleh orang yang tidak berhak.** Seseorang menjual tanah yang dianggap milik bersama oleh kabihu, atau transaksi dilakukan tanpa kehadiran kerabat yang juga punya hak.

- **Kesepakatan lama, nilai baru.** Tanah yang "dijual" puluhan tahun lalu dengan harga murah digugat begitu proyek dimulai, terutama bila kesepakatannya hanya lisan.

- **Sertifikat di atas tanah adat.** Sertifikat dari kantor pertanahan bisa berbenturan dengan klaim masyarakat bahwa tanah itu tak pernah boleh dijual.

Sengketa umumnya diselesaikan "secara keluarga" oleh para tetua, dengan kepala desa sebagai penengah. Hanya sedikit yang sampai ke pengadilan, antara lain karena, seperti dicatat Vel dan Makambombu, adat mewajibkan seluruh rombongan hadir dan dijamu sehingga berperkara menjadi sangat mahal. Ada kalanya sengketa berujung kekerasan. Pada April 2018, saat pengukuran tanah untuk sebuah perusahaan pariwisata di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Sumba Barat, seorang warga bernama Poroduka tewas. Perusahaan mengaku membeli sekitar 50 hektare dari warga pada 1994 dan memegang sertifikat HGB, sedangkan warga menyatakan tidak pernah menjualnya, menurut CNN Indonesia.

## Sertifikat tanah komunal pertama

Babak baru mungkin segera dimulai. Pada November 2026 Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani menyampaikan bahwa tiga masyarakat hukum adat sedang mengurus sertifikat komunal di Kantor Pertanahan kabupaten dan satu berkas hampir rampung. Jika terbit, itu bisa menjadi sertifikat tanah adat pertama di Nusa Tenggara Timur. Prosesnya menuntut lembaga adat yang tertata dan diakui secara resmi, serta kejelasan hak komunal atas wilayahnya. Baca berita kami: [Sumba Timur bisa menerbitkan sertifikat tanah adat pertama di NTT](https://thesumbatimes.com/id/business/sumba-timur-sertifikat-tanah-adat-pertama-ntt/).

Sertifikat komunal tidak akan mengakhiri semua sengketa, tetapi akan mencatat di atas kertas siapa pemegang hak atas suatu wilayah, sesuatu yang justru belum ada saat ini.

## Apa artinya bagi pembeli dan investor

Jika Anda berencana menyewa lahan, membangun, atau berinvestasi, tanah adat adalah risiko pertama yang harus dipahami, sebelum harga, pemandangan, atau akses jalan. Memeriksa sertifikat di kantor pertanahan (BPN) wajib, tetapi itu saja belum menyelesaikan klaim adat. Firma hukum internasional DFDL pada 2026 mengingatkan bahwa pada tanah yang belum bersertifikat atau tanah adat yang hanya berbekal surat desa atau bukti pajak, penjual bisa saja tidak berwenang, dan klaim adat atau komunitas "bisa diajukan setelah transaksi selesai". Dalam praktiknya:

- Tanyakan siapa pemilik tanah menurut adat, bukan hanya menurut dokumen, serta kabihu dan tetua mana yang harus menyetujui.

- Pastikan anggota keluarga dan wakil kabihu yang berhak hadir dan ikut menandatangani, bukan satu perantara saja.

- Telusuri riwayat bidang tanah: penjualan sebelumnya, gadai, sengketa, serta kubur atau tempat ritual di atasnya.

- Gunakan notaris dan PPAT yang independen serta pengacara yang mengenal wilayah tersebut.

Panduan kami tentang [membeli tanah atau properti di Sumba bagi warga asing](https://thesumbatimes.com/id/business/membeli-tanah-atau-properti-di-sumba-bagi-wna/) menjelaskan jenis hak (Hak Pakai, HGB, PT PMA) dan jebakan pinjam nama. Halaman ini berisi informasi umum, bukan nasihat hukum.

## Apa artinya bagi wisatawan

Bagi wisatawan, tanah adat hampir tak terlihat, tetapi memengaruhi cara Anda bepergian:

- **Pantai dan padang bukan taman umum.** Pantai yang sepi bisa jadi tanah kabihu atau tempat keramat. Mintalah izin sebelum berkemah, menerbangkan drone, atau berpesta.

- **Pungutan kecil sering bersifat adat.** Uang parkir atau sumbangan di kampung atau tempat wisata biasanya masuk ke masyarakat pemilik tanah. Bayarlah dengan lapang hati.

- **Kubur dan batu ada maknanya.** Kubur megalitik, batu tegak, dan tempat sesaji menandai hak leluhur. Jangan duduk di atasnya atau memindahkan apa pun.

- **Jangan ikut campur sengketa.** Jika melihat palang, papan bertuliskan "tanah sengketa", atau kerumunan yang tegang, putar balik.

Untuk memahami kepercayaan di baliknya, baca panduan kami tentang [Marapu, tenun ikat, dan kampung adat](https://thesumbatimes.com/id/culture/marapu-ikat-kampung-adat/), dan untuk masa lalu pulau ini, [sejarah singkat Sumba](https://thesumbatimes.com/id/culture/sejarah-singkat-sumba/).

## Istilah penting

| Istilah | Arti |

| Adat | Kebiasaan, hukum adat |

| Masyarakat hukum adat | Kesatuan masyarakat adat yang diakui negara |

| Hak ulayat | Hak bersama masyarakat adat atas wilayahnya |

| Kabihu | Klan patrilineal Sumba |

| Tanah sengketa | Tanah yang sedang diperselisihkan |

| BPN / ATR | Badan Pertanahan Nasional / Kementerian Agraria dan Tata Ruang |

| HPL | Hak Pengelolaan, jenis hak yang kini dipakai untuk sebagian tanah ulayat terdaftar |

## Pertanyaan yang sering diajukan

**Apa itu tanah adat di Sumba?**

Tanah adat adalah tanah yang dimiliki bersama oleh kabihu dan dikelola para tetua menurut hukum adat, sering tanpa sertifikat negara. Keluarga bisa menggarap sebagian, tetapi wilayahnya terikat pada kabihu dan leluhur pendirinya.

**Apa arti masyarakat hukum adat?**

Kelompok yang masih hidup menurut aturan adatnya, memiliki kelembagaan sendiri, dan menguasai wilayah tertentu. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.

**Mengapa sengketa tanah sering terjadi di Sumba?**

Karena sebagian besar tanah belum dipetakan atau didaftarkan, hak keluarga, kabihu, dan negara saling bertumpuk, dan harga tanah naik seiring jalan dan pariwisata. Sengketa muncul dari batas yang diperdebatkan, penjualan oleh pihak yang tidak sepenuhnya berwenang, kesepakatan lisan lama, dan sertifikat di atas tanah yang dianggap tanah adat.

**Bolehkah tanah adat dijual kepada warga asing?**

Warga asing sama sekali tidak bisa memiliki tanah Hak Milik di Indonesia. Selain itu, membeli atau menyewa tanah adat berisiko digugat anggota kabihu di kemudian hari, sehingga setiap transaksi memerlukan sertifikat yang sudah dicek, persetujuan semua pemegang hak, dan nasihat hukum independen.

**Apakah Sumba sudah menerbitkan sertifikat tanah komunal?**

Belum, per 10 November 2026. Pada bulan itu Wakil Bupati Sumba Timur menyebut tiga masyarakat hukum adat sedang mengurusnya di Kantor Pertanahan dan satu berkas hampir rampung; bisa menjadi sertifikat tanah adat pertama di NTT.

**Apakah wisatawan perlu memikirkan tanah adat?**

Tidak terlalu, tetapi ini menjelaskan aturan setempat. Pantai dan padang bisa milik kabihu, pungutan kecil biasanya untuk masyarakat pemilik tanah, dan kubur serta batu ritual tidak boleh disentuh. Minta izin sebelum berkemah atau menerbangkan drone, dan hindari lokasi sengketa.


## Sumber

- [Dalam acara temu pisah Kepala ATR/BPN Sumba Timur, semangat sertifikasi tanah adat menggema, Waingapu.Com, 7 Nov 2026](https://www.waingapu.com/dalam-acara-temu-pisah-kepala-atr-bpn-sumba-timur-semangat-sertifikasi-tanah-adat-menggema/)
- [Access to Agrarian Justice in Sumba, Eastern Indonesia, J. Vel and S. Makambombu, Law, Social Justice and Global Development Journal, 2010](https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2010_1/vel_makambombu)
- [Sertifikat HPL atas tanah ulayat: antara kepastian hukum dan kritik akademisi, Hukumonline, 27 Sep 2025](https://www.hukumonline.com/berita/a/sertifikat-hpl-atas-tanah-ulayat--antara-kepastian-hukum-dan-kritik-akademisi-lt68d7bc805517d?page=all)
- [Kronologi konflik lahan tewaskan warga NTT, CNN Indonesia, 30 Apr 2018](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180430180108-20-294743/kronologi-konflik-lahan-tewaskan-warga-ntt)
- [Land purchase disputes in Indonesia: what foreign investors need to know, DFDL, Jul 2026 (updated Aug 2026)](https://www.dfdl.com/insights/content-hub/articles/land-purchase-disputes-in-indonesia-foreign-investors/)
- [Indonesia's Constitutional Court ruling on customary forests, REDD-Monitor, 2013](https://redd-monitor.org/?p=14424)
