# Membeli tanah atau properti di Sumba bagi WNA: Hak Pakai, PT PMA, risiko

Hak apa yang boleh dipegang WNA menurut hukum Indonesia, mengapa pinjam nama berbahaya, dan pemeriksaan tambahan untuk tanah adat di Sumba. Bukan nasihat hukum.

- Source: The Sumba Times, https://thesumbatimes.com/id/business/membeli-tanah-atau-properti-di-sumba-bagi-wna/
- Published: 2026-11-10
- Language: id

**Jawaban singkat:** WNA tidak dapat memiliki tanah Hak Milik di Indonesia, dan pengalihan kepada WNA batal demi hukum. Jalur yang sah adalah Hak Pakai (bagi WNA perorangan dengan dokumen keimigrasian sah, hingga 80 tahun dengan perpanjangan, dengan syarat seperti harga minimal dan satu bidang maksimal 2.000 m²), HGB melalui PT PMA, atau sewa jangka panjang; perjanjian pinjam nama tidak dapat dipaksakan dan berisiko. Di Sumba, klaim tanah adat juga wajib diperiksa. Ini informasi umum, bukan nasihat hukum.

- **Hak Milik:** Hanya untuk WNI; pengalihan kepada WNA batal (UUPA Pasal 26 ayat 2)
- **Hak Pakai:** WNA perorangan dengan dokumen keimigrasian sah; hingga 30+20+30 tahun
- **Syarat:** Rumah mewah, satu bidang, maksimal 2.000 m²; harga minimal per provinsi (Rp 1 miliar untuk 'provinsi lainnya')
- **Jalur badan usaha:** PT PMA memegang HGB (30+20+30 tahun); modal disetor minimal Rp 2,5 miliar per KBLI (Peraturan 5/2025)
- **Pinjam nama:** Batal atau tidak dapat dipaksakan; upaya hukum sangat terbatas
- **Khusus Sumba:** Periksa klaim tanah adat serta kawasan pesisir atau hutan

Biasanya semuanya berawal dari pemandangan: sebuah tanjung di atas teluk biru toska, papan bertuliskan "dijual" yang dicat tangan, dan perantara ramah yang mengenal pemiliknya. Di pulau yang tanahnya lama murah dan tampak kosong, godaannya jelas. Namun di Indonesia pertanyaannya bukan hanya "berapa harganya?", melainkan "hak apa, atas nama siapa, atas tanah yang mana, dan diakui oleh siapa?". Salah menjawabnya adalah kekeliruan paling mahal yang bisa dilakukan warga asing di Sumba.

**Jawaban singkat:** warga negara asing (WNA) tidak dapat memiliki tanah Hak Milik di Indonesia, dan setiap perbuatan yang mengalihkannya kepada WNA, langsung maupun tidak langsung, batal demi hukum. Jalur yang sah adalah Hak Pakai bagi WNA perorangan yang memiliki dokumen keimigrasian yang sah, dengan syarat seperti harga minimal dan satu rumah per orang; Hak Guna Bangunan (HGB) melalui perusahaan penanaman modal asing (PT PMA); atau sewa jangka panjang. Perjanjian pinjam nama (nominee), ketika seorang WNI tercatat sebagai pemilik atas nama Anda, oleh para pengacara disebut tidak aman dan tidak dapat dipaksakan. Di Sumba, klaim tanah adat juga wajib diperiksa. **Halaman ini berisi informasi umum, bukan nasihat hukum. Konsultasikan dengan pengacara dan notaris Indonesia yang independen sebelum menandatangani apa pun.**

## Aturan dasar: tidak ada Hak Milik bagi WNA

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menyediakan Hak Milik, hak atas tanah yang terkuat dan satu-satunya yang tanpa batas waktu, hanya bagi warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) menyatakan setiap perbuatan yang langsung maupun tidak langsung mengalihkan Hak Milik kepada pihak asing batal karena hukum, dan tanahnya dapat jatuh kepada negara, sanksi yang menurut firma hukum internasional DFDL jarang diterapkan dalam praktik, tetapi membuat pembeli asing nyaris tanpa perlindungan. Seluruh isi panduan ini berangkat dari aturan tersebut.

## Pilihan yang sah

| Pilihan | Pemegang | Jangka waktu | Syarat utama |

| Hak Pakai | WNA perorangan dengan dokumen keimigrasian sah, atau badan hukum | Hingga 30 + 20 + 30 tahun (80) di atas tanah negara atau HPL | Hunian, kategori rumah mewah, harga minimal, satu bidang, maksimal 2.000 m² |

| HGB | WNI dan badan hukum Indonesia, termasuk PT PMA | 30 + 20 + 30 tahun (80) | Perusahaan harus menjalankan usaha nyata dan memenuhi ketentuan modal |

| Sewa jangka panjang | Siapa pun, berdasarkan perjanjian | Sesuai perjanjian | Hak kontraktual; bergantung pada alas hak pemilik dan perjanjian yang kuat |

| Satuan rumah susun | WNA, di kawasan tertentu | Mengikuti hak atas tanah bersama | Jarang relevan di Sumba |

## Hak Pakai: rumah atas nama WNA perorangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021), WNA yang memiliki dokumen keimigrasian yang sah dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian. Hukumonline menjelaskan bahwa dokumen tersebut, menurut penjelasan Pasal 69 ayat (1), berupa visa, paspor, atau izin tinggal yang diterbitkan instansi berwenang. Untuk rumah tapak, haknya adalah Hak Pakai, yang dapat diberikan di atas tanah negara, di atas tanah Hak Milik berdasarkan perjanjian dengan pemiliknya, atau di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL). Menurut ASEAN Briefing, Hak Pakai di atas tanah negara atau HPL berlaku hingga 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun lagi, total hingga 80 tahun.

Syaratnya sama pentingnya dengan haknya. SIP Law Firm merangkum aturan pelaksananya (PP 18/2021 dan Permen ATR/BPN 18/2021): rumah tapak yang dibeli WNA harus termasuk kategori rumah mewah, paling banyak satu bidang per orang atau keluarga, dengan luas tanah paling besar 2.000 m², kecuali menteri memberi pengecualian untuk proyek yang berdampak positif secara ekonomi dan sosial. Ada pula batasan harga minimal yang ditetapkan per provinsi dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1241 Tahun 2022: misalnya Rp 5 miliar untuk rumah tapak di Bali, dan Rp 1 miliar untuk provinsi yang digolongkan sebagai "daerah/provinsi lainnya", golongan yang menurut pembacaan kami atas tabel di Hukumonline mencakup Nusa Tenggara Timur. Pastikan angka terbaru untuk Sumba kepada notaris sebelum bernegosiasi. ASEAN Briefing juga mencatat bahwa pemegang hak atas tanah wajib mulai memanfaatkan tanahnya (membangun atau kegiatan lain) dalam dua tahun sejak hak diberikan.

## PT PMA dan HGB: jalur badan usaha

WNA perorangan tidak dapat memegang HGB. Namun perseroan terbatas Indonesia milik asing (PT PMA) dapat memegangnya, dan menurut ASEAN Briefing HGB berlaku 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun. Inilah struktur yang lazim bagi mereka yang berencana menjalankan usaha, seperti penyewaan atau perhotelan, bukan rumah pribadi.

PT PMA adalah perusahaan sungguhan dengan kewajiban sungguhan. Berdasarkan Peraturan BKPM/Kementerian Investasi Nomor 5 Tahun 2025, sebagaimana dirangkum firma hukum Withers pada Oktober 2025, modal disetor minimal kini Rp 2,5 miliar per bidang usaha (KBLI), turun dari Rp 10 miliar, dan dana tunai itu umumnya harus tetap di rekening perusahaan selama 12 bulan kecuali dipakai untuk belanja modal atau modal kerja. Nilai investasi total Rp 10 miliar per KBLI tidak berubah, dan sisanya bisa berupa aset dan pengeluaran yang memenuhi syarat. Perusahaan memerlukan perizinan berusaha yang tepat, wajib menyampaikan laporan pajak dan penanaman modal, dan harus benar-benar menjalankan kegiatan yang menjadi dasar penguasaan tanahnya.

## Sewa

Banyak WNA di Indonesia menyewa tanah atau rumah dari pemilik WNI untuk jangka waktu tertentu. DFDL menyebut sewa kontraktual jangka panjang, bersama HGB atas nama PT PMA dan Hak Pakai jangka panjang, sebagai alternatif yang diakui dan "jauh lebih aman" daripada skema kepemilikan tidak langsung. Sewa hanya sekuat alas hak pemiliknya dan isi perjanjiannya: pastikan siapa pemilik tanah, apakah semua orang yang berhak ikut menandatangani, bagaimana perpanjangan dan pengakhirannya, serta nasib bangunan yang Anda dirikan.

## Jebakan pinjam nama

Jalan pintas yang paling umum, sekaligus paling berbahaya, adalah perjanjian pinjam nama: WNA membayar, seorang WNI tercatat sebagai pemilik tanah Hak Milik, dan berbagai perjanjian sampingan, surat kuasa, atau dokumen utang dimaksudkan untuk melindungi WNA tersebut. Para pengacara berterus terang:

- DFDL (2026) menyebut pengadilan kerap menolak memberlakukan dokumen-dokumen pendukung itu, dan investor nyaris tak punya upaya hukum jika pemegang hak yang tercatat mengklaim kepemilikan penuh; penyelesaian lewat negosiasi, sering dengan potongan nilai, mungkin hasil yang paling realistis.

- Untuk saham perusahaan, Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal (25/2007) menyatakan perjanjian kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain batal demi hukum; XPND (2026) menguraikan perkara ketika pengadilan menolak mengakui kepemilikan saham secara pinjam nama.

- Risiko lain: pemegang nama meninggal dunia (tanah atau saham beralih ke ahli waris yang mungkin tak tahu apa-apa), perceraian, utang, dan terungkap dalam pemeriksaan pemilik manfaat oleh bank atau pemerintah.

Jika ada yang menawarkan "Hak Milik atas nama warga lokal", anggaplah itu tanda bahaya.

## Pemeriksaan khas Sumba: tanah adat dan lainnya

Sumba menambahkan lapisan yang kerap diremehkan pembeli: tanah adat. Sebagian besar tanah di pulau ini dikuasai kabihu menurut hukum adat, sering tanpa sertifikat atau hanya dengan surat keterangan desa atau bukti pajak, dan hak keluarga, kabihu, serta negara bisa saling bertumpuk. DFDL mengingatkan bahwa pada tanah seperti itu penjual bisa saja tidak berwenang dan klaim adat atau komunitas "bisa diajukan setelah transaksi selesai". Baca penjelasan kami tentang [tanah adat di Sumba](https://thesumbatimes.com/id/culture/tanah-adat-di-sumba-dijelaskan/) dan berita kami tentang [sertifikat tanah komunal pertama di Sumba Timur](https://thesumbatimes.com/id/business/sumba-timur-sertifikat-tanah-adat-pertama-ntt/).

Daftar periksa uji tuntas yang disarikan dari firma hukum yang kami kutip:

- **Cek sertifikat langsung ke kantor pertanahan (BPN)**, bukan hanya salinan dari penjual. Periksa riwayat pendaftaran, sertifikat ganda, hak tanggungan, dan catatan blokir.

- **Kenali semua pemegang hak**, menurut hukum negara maupun adat: anggota keluarga, tetua kabihu, ahli waris. Semuanya harus setuju dan ikut menandatangani.

- **Periksa zonasi dan rencana tata ruang** untuk memastikan peruntukan yang Anda rencanakan diizinkan.

- **Periksa tumpang tindih dengan kawasan hutan, konservasi, dan sempadan pantai.** DFDL mencatat sertifikat BPN tidak menyelesaikan pembatasan dari kementerian lain. Ini penting di pesisir Sumba dan dekat taman nasional.

- **Gunakan notaris dan PPAT yang independen** serta pengacara pilihan Anda sendiri, bukan hanya penasihat yang diperkenalkan penjual atau agen.

- **Jangan terlalu lama bergantung pada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)** yang tidak didaftarkan.

- **Pastikan aspek perpajakan** dan, untuk perusahaan, tata kelola serta perizinannya.

- **Telusuri lahannya langsung** bersama tetangga dan tetua, cari kubur, tempat ritual, dan jalan setapak, serta tanyakan riwayat sengketa.

## Sebelum memulai

- **Urus visa lebih dulu.** Hak Pakai bergantung pada dokumen keimigrasian yang sah; lihat [panduan visa Indonesia untuk ke Sumba](https://thesumbatimes.com/id/getting-here/visa-indonesia-untuk-ke-sumba/).

- **Siapkan anggaran proses**: honor notaris dan PPAT, pajak, pengukuran, pendirian perusahaan, dan kewajiban tahunan bisa menambah biaya secara signifikan di luar harga tanah.

- **Jangan terburu-buru.** Sengketa tanah di Sumba bisa berlangsung bertahun-tahun, dan dalam kasus terburuk pernah berujung kekerasan.

- **Waspadai "proyek" promosi** yang menjual kavling atau vila kepada WNA. Tanyakan persis hak apa yang akan Anda pegang, atas nama siapa, dan di atas sertifikat yang mana. Kami tidak mempromosikan proyek apa pun.

*Halaman ini berisi informasi umum berdasarkan rangkuman hukum yang telah terbit dan diperiksa pada 10 November 2026. Ini bukan nasihat hukum. Undang-undang dan aturan pelaksananya bisa berubah; konsultasikan situasi Anda dengan pengacara dan notaris Indonesia yang independen.*

## Pertanyaan yang sering diajukan

**Bisakah WNA membeli tanah di Sumba?**

Tidak dengan Hak Milik. Hukum Indonesia menyediakan Hak Milik hanya bagi WNI, dan setiap pengalihan kepada WNA batal. WNA dapat memiliki rumah dengan Hak Pakai jika memiliki dokumen keimigrasian sah, memegang HGB melalui PT PMA, atau menyewa tanah jangka panjang. Ini informasi umum, bukan nasihat hukum.

**Berapa lama Hak Pakai berlaku?**

Di atas tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan (HPL), hingga 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun, total hingga 80 tahun, menurut aturan dalam PP 18/2021. Berlaku syarat harga, luas, dan jumlah bidang.

**Berapa harga minimal rumah yang boleh dibeli WNA di NTT?**

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1241 Tahun 2022 menetapkan harga minimal per provinsi: Rp 5 miliar untuk rumah tapak di Bali, dan Rp 1 miliar di provinsi yang digolongkan 'daerah/provinsi lainnya', yang menurut pembacaan kami mencakup Nusa Tenggara Timur (Sumba). Pastikan angka terbaru kepada notaris.

**Amankah memakai nama WNI (nominee)?**

Tidak. Para pengacara menyebut perjanjian pinjam nama tidak aman: pengalihan Hak Milik kepada WNA batal, pengadilan kerap menolak memberlakukan perjanjian sampingan, dan WNA nyaris tak punya upaya hukum jika pemegang nama mengklaim tanahnya, meninggal, atau terlilit utang.

**Apa itu PT PMA dan berapa modal yang dibutuhkan?**

PT PMA adalah perseroan terbatas Indonesia dengan pemegang saham asing. PT PMA dapat memegang tanah HGB untuk usahanya. Berdasarkan Peraturan Kementerian Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025, modal disetor minimal Rp 2,5 miliar per bidang usaha (KBLI), dengan nilai investasi total Rp 10 miliar per KBLI.

**Pemeriksaan tambahan apa yang diperlukan untuk tanah di Sumba?**

Klaim tanah adat: banyak tanah dikuasai kabihu, kadang tanpa sertifikat, dan klaim bisa muncul setelah jual beli. Cek sertifikat di BPN, libatkan semua pemegang hak dan tetua, periksa zonasi serta pembatasan kawasan hutan, konservasi, atau pesisir, dan gunakan notaris, PPAT, serta pengacara yang independen.


## Sumber

- [Land purchase disputes in Indonesia: what foreign investors need to know, DFDL (Afriyan Rachmad), Jul 2026 (updated Aug 2026)](https://www.dfdl.com/insights/content-hub/articles/land-purchase-disputes-in-indonesia-foreign-investors/)
- [Foreign property ownership in Indonesia: HGB and right of use, SIP Law Firm, 17 Sep 2026](https://siplawfirm.id/resources/foreign-property-ownership-indonesia-hgb-right-of-use)
- [Indonesia's Omnibus Law: relaxed foreign ownership laws on real estate, ASEAN Briefing, 10 Nov 2021 (updated Sep 2022)](https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-omnibus-law-relaxed-foreign-ownership-laws-on-real-estate/)
- [WNA bisa beli rumah hunian dengan harga minimal berikut ini, Hukumonline, 8 Feb 2023](https://www.hukumonline.com/klinik/a/wna-bisa-beli-rumah-hunian-dengan-harga-minimal-berikut-ini-lt5715b58ae2a3a/)
- [Nominee arrangement risks in Indonesia, XPND, 30 Jun 2026](https://xpnd.co.id/?p=1955)
- [Indonesia eases foreign capital rules: key takeaways from BKPM Regulation No. 5 of 2025, Withers, 10 Oct 2025](https://www.withersworldwide.com/en-gb/insight/read/indonesia-eases-foreign-capital-rules-key-takeaways-from-bkpm-regulation-no-5-of-2025)
